Penambahan APMS di Perbatasan Ditarget Tiga Bulan

TARAKAN, MK – Kesempatan menyambut kedatangan Menteri Negara (Menneg) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno, untuk melakukan  groundbreaking Rumah Sakit Pertamina (RSP) Tarakan, Rabu (9/5) dimanfaatkan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie untuk menyampaikan 7 permintaan atau permohonan dukungan bagi Kaltara.

Permintaan pertama, terkait pinjam pakai lahan atau aset milik PT Pertamina (Persero) di Tarakan untuk pembangunan Mess dan Kantor Penghubung Provinsi Kaltara di Tarakan.  “Usulannya telah berjalan sekitar 2 tahun, bahkan saya telah bertemu dengan Direktur Aset Pertamina. Juga telah beberapa kali menyurati Pertamina, dengan tembusan kepada Menneg BUMN. Tapi hingga saat ini tak ada realisasi. Sementara itu, tahun ini, Pemprov telah menganggarkan pembangunannya,” kata Irianto.

Dari penelusuran Gubernur, diketahui bahwa lokasi lahan yang akan dipinjam-pakai tersebut, secara aspek legalnya tak bisa dibuktikan oleh Pertamina. Di sisi lain, banyak aset lahan Pertamina yang justru diokupasi masyarakat. “Saya sangat berharap Menneg BUMN juga Plt Dirut Pertamina (Nicke Widyawati), agar persoalan ini dapat selesai dalam 1 hingga 2 bulan kedepan. Sehingga rencana pembangunan Mess dan Kantor Penghubung dapat segera direalisasikan,” ujar Gubernur.

Permintaan kedua, usulan penambahan realisasi Program BBM Satu Harga di wilayah perbatasan Kaltara. “Sebenarnya, usulan itu sudah disampaikan sekitar 2 tahun lalu. Harapannya, memecah kecemburuan daerah lain di perbatasan atas pemerataan program pemerintah ini. Adapun usulannya, yakni APMS Long Apung, Lumbis Ogong, Simenggaris, dan 2 titik lainnya di pedalaman Kaltara,” jelas Irianto.

Permintaan ketiga, yakni permohonan dukungan percepatan penyelesaian pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. “Besar harapan kami, dalam setahun kedepan pembangkit listrik ini sudah terealisasi,” ungkap Irianto.

Permintaan keempat, permohonan dukungan dari Menneg BUMN untuk percepatan realisasi investasi di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi dan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. “Permintaan selanjutnya, adanya kolaborasi dan sinergitas dari BUMN pada bidang pendidikan dan kesehatan melalui Forum CSR Nasional, sebagaimana yang telah dilakukan Pemprov Kaltara bersama Forum CSR Provinsi Kaltara. Di bidang pendidikan, saya berharap adanya dukungan atas Program Dokter Terbang, dan di bidang kesehatan, dukungan pada Program Bantuan Beasiswa Kaltara Cerdas,” papar Gubernur

Adapun permintaan ke-6 Gubernur kepada Menteri Rini, yakni kehadiran BUMN dalam program pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Dimana, Pemprov Kaltara selama ini mengalokasikan sekitar Rp 30 miliar untuk program bantuan bagi warga kurang mampu. Realisasinya, berupa perbaikan rumah warga kurang mampu. Dananya, bersumber dari hasil rasionalisasi anggaran daerah. Dimana pada 2017, hasil rasionalisasi ini mencapai Rp 129 miliar. Dan, di 2018 ditargetkan mencapai Rp 160 miliar. “Tak hanya membantu warga kurang mampu, dana tersebut juga dimanfaatkan untuk membangun taman kota, infrastruktur dan lainnya,” ungkap Gubernur.

Dan, permintaan terakhir, adalah dukungan dari Menneg BUMN terkait penerbangan maskapai nasional, Garuda Airlines ke Kaltara. Utamanya, di wilayah yang telah memiliki bandara baru. Seperti Nunukan, Malinau dan lainnya. Sejauh ini, Pemprov sudah menyurati Sriwijaya Group, dengan hasil salah satu armadanya, Nam Air akan menerbangi Kaltara sekitar Juni nanti. Gubernur juga memaparkan rencana Pemprov Kaltara membeli pesawat N-219 Nurtanio dari PT Dirgantara Indonesia (PTDI). “Pesawat ini akan dioperasikan multifungsi, sebagai pesawat penumpang juga ambulans udara. Peranannya, akan penting bagi masyarakat perbatasan,” beber Gubernur. Menanggapi 7 permintaan Gubernur itu, Menteri Rini pun memberikan angin segar.

“Untuk usulan pinjam pakai lahan milik Pertamina di Tarakan guna pembangunan Mess dan Kantor Penghubung Provinsi Kaltara di Tarakan. Saya harapkan menjadi perhatian direksi Pertamina. Saya targetkan dalam 3 bulan kedepan persoalan ini dapat terselesaikan,” kata Menteri Rini.

Menteri Rini juga mengakui bahwa banyak aset BUMN di daerah yang bermasalah. Dan, selama pada aset tersebut terdapat masyarakat yang mendudukinya, BUMN pastinya akan memberikan ruang. Namun, aset yang ada jangan sampai hilang. “Saya menyadari juga bahwa tata kelola aset BUMN di daerah belum baik. Utamanya lahan. Untuk itu, Kemenneg BUMN akan bekerjasama dengan BPN/ATR untuk menuntaskan persoalan ini. Termasuk lahan milik BUMN di Kaltara,” paparnya.

Terkait usulan tambahan APMS untuk realisasi Program BBM Satu Harga di perbatasan, Menneg BUMN sudah memberikan penekanan kepada Plt Dirut Pertamina untuk memproses usulan Gubernur Kaltara. “Saya setuju dengan usulan penambahan itu. Dan, saya targetkan dalam 3 bulan kedepan usulan ini sudah ada kejelasannya,” ulas Menteri Rini.

Sedangkan untuk persoalan listrik, Menneg BUMN berjanji untuk mengecek ulang sejauhmana proses pembangunan pembangkit dimaksud. Menteri Rini juga menyampaikan penekanan mengenai perkembangan konektivitas di Kaltara. Menurutnya, selain dengan pesawat udara, di Kaltara akan dikembangkan konektivitas lebih baik pada jalur perairan. “Upaya ini menjadi salah satu program pengembangan konektivitas di Pulau Jawa untuk mengatasi padatnya arus transportasi darat, termasuk jalur tol. Jika di Pulau Jawa, pengembangan konektivitas ini dikhususkan untuk transportasi barang, maka di Kaltara hal serupa pun akan dilakukan. Saya berharap Gubernur dapat memberikan masukkan agar pelaksanaannya lebih baik,” urai Menteri Rini.

Menteri Rini juga mengapresiasi rencana Pemprov Kaltara membeli Pesawat N-219 Nurtanio. Upaya ini merupakan bentuk dukungan Pemprov Kaltara terhadap program Kemenneg BUMN untuk membangun pesawat multiguna, berharga tak terlalu mahal yang mampu menerbangi daerah terpencil di Indonesia. “Kami pun siap mendukung program dokter terbang yang dijalankan Pemprov Kaltara,” ungkapnya. Respon positif juga disampaikan Menteri Rini terhadap usulan Gubernur soal pembangunan lapangan golf yang representatif di Kaltara, khususnya Tarakan.(humas)

http://www.metrokaltara.com/penambahan-apms-di-perbatasan-ditarget-tiga-bulan/



Source : Metrokaltara.com

Contact Us

Contact Info

PT Dirgantara Indonesia (Persero)
Jalan Pajajaran No. 154
Bandung 40174
West Java - Indonesia


Humas : pub-rel@indonesian-aerospace.com

Marketing : marketing@indonesian-aerospace.com